Tahapan Pendirian BUM Desa: Panduan untuk Stakeholder

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah lembaga ekonomi berbadan hukum yang dibentuk oleh desa untuk mengelola potensi, aset, dan usaha produktif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BUM Desa sangat penting karena mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat kemandirian. Namun, pembentukannya tidak bisa dilakukan sembarangan. Diperlukan proses terstruktur melalui Tahapan Pendirian BUM Desa agar legalitas, tata kelola, dan arah usaha berjalan dengan baik.

Sosialisasi dan Tim Perumus

Tahap awal pendirian BUM Desa adalah sosialisasi yang dilakukan melalui forum musyawarah. Sosialisasi ini penting untuk menjelaskan konsep, tujuan, serta manfaat BUM Desa, sekaligus melibatkan masyarakat agar tercipta rasa memiliki. Dari musyawarah tersebut diajukan dapat mengusulkan beberapa nama BUM Desa dan dibentuk Tim Perumus. Tim ini biasanya terdiri dari lima orang atau lebih dengan keterwakilan unsur akademisi, pelaku usaha, komunitas, pemerintah desa, dan fasilitator. Hasil kerja tim meliputi pemetaan potensi, rencana usaha, serta penyusunan rancangan dokumen persyaratan badan hukum BUM Desa.

Pemetaan Potensi dan Penyusunan Rencana Usaha

Setelah Tim Perumus terbentuk, dilakukan pemetaan potensi mengggunakan metode pemetaan bentang dengen memetakan potensi alam, ekonomi, sosial, budaya, hingga teknologi. Pemetaan ini bertujuan menganalisis kekuatan potensi dan permasalahan desa sebagai dasar penyusunan rencana usaha. Rencana usaha kemudian disusun dalam bentuk business plan yang memuat tujuan, strategi, dan proyeksi keuangan. Proses ini membantu memastikan bahwa usaha yang dijalankan BUM Desa memiliki arah yang jelas dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Penyusunan Dokumen dan Musyawarah Desa

Tahapan berikutnya adalah penyusunan draft dokumen badan hukum, seperti Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, program kerja, berita acara musyawarah, dan peraturan desa. Dokumen ini dibahas dalam forum Musyawarah desa pendirian untuk mengesahkan Anggaran Dasar, menetapkan pengurus, menentukan besaran penyertaan modal desa, serta mengesahkan rencana program kerja BUM Desa. Semua keputusan diambil secara transparan dengan prinsip partisipasi masyarakat.

Pendaftaran Badan Hukum

Tahap terakhir dari Tahapan Pendirian BUM Desa adalah pendaftaran badan hukum. Dokumen administratif seperti berita acara, peraturan desa, AD/ART, dan program kerja didaftarkan secara online melalui portal resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal: https://bumdes.kemendesa.go.id/. Dengan status badan hukum, BUM Desa memperoleh legalitas untuk menjalankan usaha, bekerja sama dengan pihak lain, dan mengembangkan unit usaha secara profesional.

Artikel ini merupakan panduan praktis tentang Tahapan Pendirian BUM Desa bagi stakeholder seperti Pemerintah Desa, BPD, pengurus BUM Desa, tokoh masyarakat, fasilitator, pendamping desa, mitra swasta, maupun akademisi. Dengan memahami tahapan secara menyeluruh, pendirian BUM Desa diharapkan dapat berjalan sesuai aturan, partisipatif, dan berkelanjutan.

keyphrase: Tahapan Pendirian BUM Desa

Preview