Program Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia bukan lagi sekadar inisiatif sukarela. Sejumlah peraturan perundang-undangan telah menempatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai kewajiban yang melekat pada perusahaan, lengkap dengan ketentuan mengenai perencanaan, penganggaran, pelaporan, hingga konsekuensi apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan.
Karena itu, perusahaan perlu memahami kerangka regulasi yang berlaku sebelum merancang program. Kepatuhan regulasi dalam program CSR bukan hanya soal menghindari sanksi, tetapi juga menyangkut tata kelola, akuntabilitas anggaran, dan kredibilitas perusahaan di mata pemangku kepentingan. Program yang dirancang tanpa memperhatikan dasar hukumnya berisiko menjadi kegiatan yang sulit dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun secara substansi.

Apa Itu Kepatuhan Regulasi dalam Program CSR?
Kepatuhan regulasi dalam program CSR adalah upaya perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan pelaporan program tanggung jawab sosial dan lingkungan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Di Indonesia, istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), sementara CSR lebih sering dipakai dalam praktik bisnis dan komunikasi korporat. Keduanya merujuk pada konsep yang sama, tetapi dalam konteks kepatuhan, istilah TJSL-lah yang memiliki rujukan hukum.
Kepatuhan mencakup beberapa lapisan sekaligus. Ada ketentuan umum yang berlaku bagi perseroan terbatas, ada ketentuan sektoral yang mengikat industri tertentu, dan ada pula peraturan daerah yang berlaku di wilayah operasional perusahaan.
Karena lapisannya berbeda-beda, perusahaan perlu memetakan regulasi mana saja yang relevan dengan bidang usaha, bentuk badan hukum, dan lokasi kegiatannya.

Dasar Hukum CSR di Indonesia
Terdapat beberapa regulasi utama yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan program CSR atau TJSL di Indonesia.
Pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan ini menjabarkan ketentuan Pasal 74 secara lebih operasional, mulai dari pelaksanaan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan, penganggaran sebagai biaya perseroan, hingga kewajiban pelaporan.
Ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 mengatur bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketentuan ini penting karena cakupannya menjangkau penanam modal dalam negeri maupun asing, tidak terbatas pada sektor sumber daya alam.
Ketiga regulasi tersebut menjadi fondasi umum. Namun dalam praktiknya, perusahaan juga perlu menelusuri aturan yang lebih spesifik sesuai karakter usahanya.

Regulasi Sektoral yang Perlu Diperhatikan
Selain ketentuan umum, sejumlah sektor memiliki pengaturan tersendiri mengenai tanggung jawab sosial perusahaan.
Pada sektor pertambangan, misalnya, terdapat kewajiban Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang mineral dan batu bara. Rencana PPM umumnya harus disusun, diajukan, dan dilaporkan melalui mekanisme yang telah ditetapkan, termasuk dalam dokumen rencana kerja dan anggaran biaya.
Bagi Badan Usaha Milik Negara, ketentuan TJSL diatur melalui peraturan Menteri BUMN, di antaranya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN. Peraturan ini mencakup perencanaan program, tata kelola, serta pendanaan usaha mikro dan kecil sebagai bagian dari TJSL.
Untuk lembaga jasa keuangan dan emiten, terdapat pula ketentuan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan dan kewajiban penyampaian laporan keberlanjutan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Sektor kehutanan, lingkungan hidup, sumber daya air, dan energi juga memiliki kewajiban tersendiri yang bersinggungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Karena itu, pemetaan regulasi sektoral menjadi langkah awal yang sulit dilewati.

Kewajiban Perencanaan dan Penganggaran
Salah satu aspek kepatuhan yang sering luput adalah keharusan program CSR disusun dalam perencanaan formal perusahaan.
Berdasarkan PP 47/2012, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan yang telah memperoleh persetujuan dewan komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai anggaran dasar perusahaan.
Anggaran program juga perlu diperhitungkan sebagai biaya perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
Implikasinya, program CSR sebaiknya tidak dijalankan secara insidental di luar mekanisme perencanaan. Program yang masuk dalam rencana kerja tahunan lebih mudah dipertanggungjawabkan, baik dari sisi anggaran, tata kelola, maupun audit internal.

Berapa Besaran Dana CSR yang Diwajibkan?
Pertanyaan ini kerap muncul, dan jawabannya perlu disampaikan dengan hati-hati.
Peraturan tingkat nasional, baik UU Perseroan Terbatas maupun PP 47/2012, tidak menetapkan persentase tertentu sebagai besaran wajib dana CSR. Yang digunakan adalah prinsip kepatutan dan kewajaran, yang penilaiannya disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing perusahaan.
Angka 2 persen hingga 4 persen dari laba yang sering beredar di berbagai sumber tidak memiliki dasar eksplisit dalam kedua peraturan tersebut. Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak menjadikan angka tersebut sebagai rujukan tunggal tanpa verifikasi.
Yang perlu diperiksa justru peraturan daerah di wilayah operasional, karena sebagian pemerintah daerah mengatur mekanisme, forum koordinasi, atau ketentuan teknis tersendiri terkait TJSL. Berkonsultasi dengan penasihat hukum atau instansi terkait menjadi langkah yang tepat untuk memastikan kewajiban yang benar-benar berlaku.

Kewajiban Pelaporan dan Transparansi
Kepatuhan tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan. Perusahaan juga memiliki kewajiban melaporkan program yang dijalankan.
PP 47/2012 mengatur bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
Laporan yang baik umumnya memuat lebih dari sekadar daftar kegiatan. Perusahaan dapat mencantumkan tujuan program, kelompok sasaran, realisasi anggaran, capaian, serta indikator keberhasilan yang digunakan.
Dokumentasi yang rapi juga membantu perusahaan pada saat menghadapi audit, permintaan informasi dari regulator, maupun penilaian dari lembaga pemeringkat keberlanjutan.
Karena itu, sistem pencatatan dan pengarsipan sebaiknya dibangun sejak program dimulai, bukan disusun menjelang tenggat pelaporan.

Risiko dan Konsekuensi Ketidakpatuhan
Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban TJSL dapat menghadapi konsekuensi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam konteks penanaman modal, misalnya, terdapat kemungkinan pengenaan sanksi administratif yang bentuknya dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan fasilitas atau kegiatan usaha, sesuai ketentuan yang mengaturnya.
Selain risiko administratif, terdapat pula risiko yang tidak selalu berbentuk sanksi formal, seperti gangguan hubungan dengan masyarakat sekitar, penolakan sosial terhadap kegiatan operasional, serta dampak terhadap reputasi perusahaan.
Risiko reputasi ini semakin relevan seiring meningkatnya perhatian investor dan mitra bisnis terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Membangun Sistem Kepatuhan CSR di Perusahaan
Agar kepatuhan tidak bergantung pada individu tertentu, perusahaan dapat membangun sistem yang terstruktur.
Langkah yang dapat dipertimbangkan antara lain:

Sistem semacam ini membuat program lebih mudah ditelusuri dan dievaluasi, sekaligus menurunkan risiko kesalahan administratif.

Kepatuhan sebagai Titik Awal, Bukan Tujuan Akhir
Memenuhi regulasi adalah kewajiban, tetapi program CSR yang hanya berhenti pada pemenuhan syarat administratif cenderung menghasilkan manfaat yang terbatas.
Regulasi umumnya mengatur kerangka minimum, seperti apa yang wajib dilakukan, bagaimana dianggarkan, dan bagaimana dilaporkan. Sementara dampak program sangat bergantung pada bagaimana kebutuhan masyarakat dipahami dan bagaimana intervensi dirancang.
Karena itu, perusahaan dapat memposisikan kepatuhan sebagai fondasi, kemudian membangun kualitas program di atasnya melalui pemetaan kebutuhan, peningkatan kapasitas, pendampingan, dan pengukuran dampak.
Dengan pendekatan tersebut, program CSR dapat memenuhi ketentuan hukum sekaligus memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Meravi.id sebagai Mitra Pelaksana Program CSR dan Pemberdayaan Masyarakat
PT Merapi Visitama Indonesia (Meravi.id) merupakan layanan terintegrasi yang bergerak dalam Training Center, Event Organizer, dan Kemitraan untuk Community Management & Empowerment.
Sebagai Mitra Pelaksana Program CSR dan Pemberdayaan Masyarakat, Meravi.id menyediakan layanan Pelatihan, Pendampingan, Inkubasi, dan Kemitraan untuk mendukung pengembangan bisnis BUM Desa, UMKM, serta ekosistem ekonomi lokal.
Dalam konteks kepatuhan regulasi, Meravi.id dapat mendukung perusahaan menerjemahkan kewajiban TJSL menjadi program yang terencana, terdokumentasi, dan terukur, mulai dari perancangan program berbasis kebutuhan hingga pelaksanaan dan evaluasinya.

Layanan Meravi.id dapat mencakup:

Pendekatan tersebut memungkinkan perusahaan menjalankan program CSR yang tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga memperhatikan proses penguatan kapasitas dan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat.

Menjalankan CSR yang Patuh dan Berdampak
Kepatuhan regulasi dalam program CSR menyangkut pemahaman terhadap dasar hukum, ketentuan sektoral, mekanisme perencanaan dan penganggaran, kewajiban pelaporan, serta konsekuensi apabila kewajiban tidak dipenuhi.
Perusahaan dapat memulainya dengan memetakan regulasi yang berlaku, mengintegrasikan program ke dalam rencana kerja tahunan, membangun prosedur pelaksanaan yang jelas, serta menyiapkan dokumentasi dan pelaporan secara konsisten.
Karena regulasi dapat berubah dan ketentuan daerah bervariasi, verifikasi terhadap peraturan terbaru dan konsultasi dengan pihak yang berkompeten tetap diperlukan sebelum program ditetapkan.
Dengan fondasi kepatuhan yang kuat, perusahaan memiliki ruang yang lebih besar untuk mengembangkan program CSR yang benar-benar mendorong pemberdayaan masyarakat.